Inilah Tail Stand, Alat yang Bikin Pesawat Tidak ‘Duduk’ di Bandara

Penumpang pesawat yang tak menggunakan garbarata sudah pasti melihat pesawat seolah berdiri gagah. Akan tetapi, di beberapa pesawat dan di momen tertentu, pesawat tidak lagi gagah berdiri melainkan seolah ‘duduk’ atau terjungkal ke belakang lantaran kehilangan keseimbangan akibat pergerakan orang dan barang sebelum lepas landas maupun setelah lepas landas. Di sinilah alasan mengapa tail stand penting bagi pesawat.

Baca juga: Taildragger vs Tricycle Landing Gear: Ini Perbedaan-Persamaan dan Keunggulan-Kekurangannya

Belum lama ini, sebuah pesawat bernomor registrasi N78448 jenis Boeing 737-900 milik United Airlines terjungkal di area apron bandara Lewiston, Idaho, Amerika Serikat, pada Jumat, 17 September 2021.

Penyebabnya, apalagi kalau bukan tail stand yang tidak dipasang untuk menyeimbangkan pesawat. Di samping itu, saat penumpang di bagian depan meninggalkan pesawat, penumpang di bagian belakang masih bertahan dan membuat pesawat tak seimbang.

Insiden yang dialami United Airlines yang berangkat dari Los Angeles, AS, dan mendarat di Lewiston pada pukul 17.13 waktu setempat ini terjadi saat awak maskapai menurunkan penumpang dan petugas bandara melakukan bongkar muatan pesawat.

Pesawat dengan nomor penerbangan UA2509 itu kehilangan keseimbangan dan terjungkal ke belakang hingga ekor pesawat sampai menyentuh daratan atau dalam dunia penerbangan biasa disebut tail tipping.

Secara sederhana, dilihat dengan mata telanjang, kebutuhan pesawat terhadap tail stand memang begitu kental. Lihat saja, main landing gear atau roda pendaratan pesawat di bagian belakang bisa dibilang tepat berada di tengah badan pesawat.

Sedangkan nosewheel atau nose landing gear atau roda pendaratan bagian depan melengkapi main landing gear dan menyangga pesawat agar tak terjungkal ke depan.

Sederhananya, bila bagian depan pesawat saja disangga dengan roda, mengapa di bagian belakang tidak? Padahal, jarak antara main landing gear dengan ujung bagian belakang dan depan bisa dibilang sama atau paling tidak nyaris sama.

Karena itu, tak heran bila beberapa pesawat membutuhkan tail stand sebagai ‘pengganti’ landing gear untuk menyangga bagian belakang pesawat agar tak terjungkal ke belakang.

Dilansir Simple Flying, memang tak semua pesawat membutuhkan tail stand, entah itu yang berupa tiang lurus ataupun tripod, tiga kaki dengan satu tiang tegak lurus.

Dari berbagai sumber yang dihimpun, paling tidak, pesawat yang membutuhkan tail stand hanya ada beberapa, seperti Boeing 737-900, Boeing 747 freighter atau kargo, MD-10 kargo, C172, dan lainnya. Beberapa pesawat kecil seperti ATR-42/72 series juga membutuhkan itu. Tail stand ada yang dedicated di pesawat dan ada juga yang tidak.

Baca juga: Mengapa Beberapa Bandara Berlakukan Jam Malam Penerbangan? Ini Jawabannya

Saat bongkar muat, sebelum maupun sesudah terbang, keputusan pesawat menggunakan tail stand atau tidak dimiliki oleh maskapai selaku operator dan petugas ground handling sebagai penyedia jasa layanan bandara.

Meski pesawat terjungkal akibat tak memakai tail stand tidak menyebabkan kerusakan parah pada pesawat, namun, tetap saja, itu berbahaya dan biasa mencederai penumpang maupun petugas serta tentu saja menunda penerbangan atau paling tidak aktivitas di bandara.

 

Airbus Tampilkan Desain Taksi Drone CityAirbus Next Generation, Lebih Canggih dan Tidak Berisik

Setelah prototipe CityAirbus sukses terbang perdana pada 3 Mei 2019, kini Airbus Helicopters diwartakan telah mengembangakn desain taksi drone lanjutan yang lebih canggih. Diberi label CityAirbus Next Generation (NextGen), wahana yang digadang sebagai Urban Air Mobility (UAM) ini hadir dengan teknologi yang sepenuhnya bertenaga listrik, dilengkapi sayap tetap, ekor berbentuk V, dan delapan baling-baling sebagai bagian dari sistem propulsi terdistribusi yang unik.

Baca juga: CityAirbus, Prototipe Taksi Drone Lansiran Airbus, Mengudara di Akhir Tahun Depan

Dikutip dari siaran pers Airbus, desain CityAirbus NG ditampilkan dalam #AirbusSummit pertama yang bertema “Pioneering Sustainable Aerospace.” Drone taksi ini dirancang untuk mengangkut hingga empat penumpang dalam penerbangan tanpa emisi.

“Kami sedang menciptakan pasar yang sama sekali baru dan secara berkelanjutan mengintegrasikan mobilitas udara perkotaan sambil menangani masalah lingkungan dan sosial. Airbus yakin bahwa tantangan sebenarnya adalah tentang integrasi perkotaan, penerimaan publik, dan manajemen lalu lintas udara otomatis, seperti halnya teknologi kendaraan dan model bisnis,” kata Bruno Even, CEO Airbus Helicopters.

CityAirbus generasi pertama.

CityAirbus sedang dikembangkan untuk terbang dengan jangkauan 80 km dan mampu mencapai kecepatan jelajah 120 km per jam, sehingga sangat cocok untuk operasi di kota-kota besar untuk berbagai misi.

Tingkat suara (Sound levels) menjadi faktor kunci untuk misi perkotaan; dan tingkat suara CityAirbus di bawah 65 dB(A) selama fly-over dan di bawah 70 dB(A) saat mendarat. Ini dioptimalkan untuk efisiensi hover dan cruise, sementara wahana ini tidak memerlukan permukaan yang bergerak atau bagian yang dimiringkan selama transisi.

CityAirbus NextGen memenuhi standar sertifikasi tertinggi (EASA SC-VTOL Enhanced Category). Dirancang dengan mempertimbangkan kesederhanaan, CityAirbus NextGen akan menawarkan kinerja ekonomi terbaik di kelasnya dalam pengoperasian dan dukungan terkait.

Baca juga: Taksi Drone Otonom EHang 216 Bakal Manjakan Pengunjung Kota Wisata Terpopuler di Guangdong

Kini CityAirbus NextGen sedang dalam fase desain terperinci dan penerbangan pertama prototipe direncanakan pada tahun 2023. “Kami telah belajar banyak dari kampanye uji coba dengan dua demonstran kami, CityAirbus dan Vahana”, kata Even. Ia menambahkan, CityAirbus NextGen menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia dengan arsitektur baru yang memberikan keseimbangan yang tepat antara melayang dan terbang ke depan. Prototipe ini membuka jalan untuk sertifikasi yang diharapkan sekitar tahun 2025.”






















Barcode Sertifikat Vaksin Corona RI Tak Terbaca di Arab Saudi, KJRI Jeddah: Nigeria Bisa Terbaca

Sistem pemindai atau scan barcode sertifikat vaksin Covid-19 Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dilaporkan tak terbaca di bandara-bandara Arab Saudi. Menariknya, scan barcode sertifikat vaksin Covid-19 negara lain justru tak mengalami kendala apapun, salah satunya Nigeria.

Baca juga: Ini Beragam Masalah yang Dirasakan Pengguna Aplikasi PeduliLindungi

“Sertifikat vaksin Corona elektronik dari sejumlah negara sudah bisa terbaca, salah satunya Nigeria. Tentunya hal ini menjadi kendala besar dan akan menyulitkan jamaah umrah karena merupakan rangkaian dari protokol kesehatan yang ketat di Arab Saudi,” kata Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali dalam diskusi virtual ‘Apa Kabar Umrah Kita?’ yang digelar Amphuri, Selasa (21/9).

“Uji coba kami di lapangan, kami sudah mencoba beberapa kali membaca QR code sertifikat (yang dikeluarkan pemerintah Indonesia) belum bisa terbaca,” lanjutnya.

Tak cukup sampai di situ, permasalahan lain Indonesia dalam upaya memberangkat jemaah umrah atau mungkin haji juga datang dari vaksin itu sendiri.

Arab Saudi diketahui menerapkan standar protokol kesehatan yang sangat ketat. Bagi pengunjung yang datang dari luar negeri ke bandara-bandara di Arab Saudi, termasuk jamaah umrah dari Indonesia, jenis vaksin yang diakui tanpa syarat adalah Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Jhonson and Jhonson.

Sedangkan untuk dua vaksin Covid-19 asal Cina, Sinovac dan Sinopharm, yang notabene menjadi vaksin Covid-19 mayoritas yang disuntikkan ke masyakarat Indonesia, tetap diakui di Arab Saudi, dengan syarat harus mendapat booster dari empat vaksin asal Eropa dan AS tadi; Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Jhonson and Jhonson.

Kendati pun booster sudah disuntikkan ke jamaah umrah dan sertifikat scan barcode sertifikat vaksin Covid-19 Indonesia di bandara-bandara Arab Saudi sudah bisa terbaca dengan baik, tetap saja, jamaah umrah belum bisa berangkat.

Sebab, Indonesia masih masuk dalam daftar negara yang masih ditangguhkan untuk mengirimkan jemaah umrah ke Saudi sampai hari ini. Hal itu tak lepas dari Edaran General Authority Civilization Aviation Nomor 4/43917 pada tanggal 2 Februari 2021 lalu belum dicabut Saudi.

Baca juga: Menteri Agama Tiadakan Haji, Garuda Indonesia ‘Paling Kecil’ Rugi Rp3,3 Triliun

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Abdul Kadir menyampaikan barcode sertifikat vaksin COVID-19 Kemenkes RI dalam aplikasi PeduliLindungi untuk sementara masih berlaku di Indonesia.

Ke depannya, Kemenkes RI akan membuat program khusus untuk calon jamaah haji terkait vaksinasi dan menyelesaikan kendala ini.

Pohon Tumbang di Stasiun Depok Ganggu Perjalanan KRL, Ada Aturan ‘Ruang Bebas’ yang Dilanggar?

Perjalanan KRL relasi Jakarta Kota-Bogor dan Bogor-Jakarta Kota sejak sore sampai malam kemarin nyaris lumpuh. Itu disebabkan adanya pohon tumbang yang menutupi Jalur 1 Stasiun Depok. Insiden ini sudah pasti melanggar ruang bebas Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM. 60 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.

Baca juga: Deforestasi yang Luas Bakal Terjadi di Hutan Amazon Bila Brasil Buka Jalur Kereta Api

Ruang bebas sendiri adalah ruang di atas jalan rel yang senantiasa harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang; ruang ini disediakan untuk lalu lintas rangkaian kereta api. Ukuran ruang bebas untuk jalur tunggal dan jalur ganda, baik pada bagian lintas yang lurus maupun yang melengkung, untuk lintas elektrifikasi dan non elektrifikasi.

Selain itu, dalam PP 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Pasal 176, disebutkan, “Setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.”

Dari PM. 60 dan PP 56 di atas, terang benderang bahwa insiden pohon tumbang di Stasiun Depok dan menutupi jalur satu melanggar dua aturan itu. Tetapi, bagaimana dengan adanya pepohonan yang berada di sepanjang jalur kereta api? Apakah termasuk melanggar ruang bebas?

Pertanyaan itu tentu tak mudah dijawab, tetapi bukan berarti terlampau sulit sampai tidak bisa dijawab. Dari bunyi PM. 60 Tahun 2012 dan PP 56 Tahun 2009, sangat jelas bahwa yang dilarang adalah adanya hal apapun yang menghalangi KRL di atas lintasan rel.

Objeknya pun sudah sangat detail, mulai dari jenis pohon tinggi, gedung, tembok, pagar, tanggul, dan lainnya.

Namun, di sepanjang lintasan kereta api atau KRL, ada begitu banyak pepohonan tinggi dan yang tak terlalu tinggi. Posisinya juga menjulang ke atas atau vertikal. Sampai di sini, tentu keberadaan pepohonan itu tidak melanggar aturan yang tertuang di PM. 60 Tahun 2012 dan PP 56 Tahun 2009.

Baca juga: Memiliki Berbagai Alasan, Delapan Negara ini Tak Punya Jaringan Kereta Api

Tetapi, andai pepohonan itu secara sengaja atau tidak sengaja (tumbang akibat angin kencang dan sebagainya, seperti yang terjadi di Jalur 1 Stasiun Depok) berubah posisi dari vertikal ke horizontal dan dimensinya mumpuni untuk menutupi lintasan KRL, pertanyaannya kemudian, apakah pepohonan tinggi menjulang yang berada di sepanjang jalur kereta api itu melanggar PM. 60 Tahun 2012 dan PP 56 Tahun 2009?

Seharusnya, bila aturan yang tertuang dalam PM. 60 Tahun 2012 dan PP 56 Tahun 2009 itu poin pentingnya adalah tujuan, dimana tidak boleh ada objek apapun yang berada di atas lintasan KRL, pepohonan di sepanjang jalur KRL bisa dibilang melanggar aturan karena dimensinya berpotensi menghalangi perjalanan KRL andai pohon tersebut tumbang dan menutup jalur KRL.

Tren Covid-19 Menurun, Penumpang Singapore Airlines dari Indonesia Diizinkan Transit di Bandara Changi

Gegara badai Covid-19 yang meroket beberapa bulan lalu, penumpang pesawat asal Indonesia tidak diizinkan melakukan transit penerbangan di Bandara Changi, padahal seperti diketahui, bandara tersibuk di Asia itu adalah hub internasional yang strategis bagi akses penerbangan dari dan ke Indonesia. Nah, melihat tren Covid-10 yang mulai landai dan mereda di Indonesia, otoritas Singapura mulai membuka akses transit bagi penumpang dari Indonesia.

Baca juga: Lindungi Kesehatan Penumpang, Bandara Changi Kenalkan Sistem Zonasi Terbaru

Dikutip dari ChannelNewsAsia, pada 23 September besok, penumpang maskapai Singapore Airlines (SIA) dari Indonesia akan diizinkan untuk transit di Bandara Changi. “Kami sangat senang karena sekarang kami dapat menyambut kembali pelanggan kami yang melakukan perjalanan dari Indonesia dengan penerbangan Singapore Airlines,” tutur General Manager Singapore Airlines Indonesia, Alvin Seah dalam pernyataan persnya. Ia menambahkan, ini merupakan langkah penting karena industri perjalanan secara bertahap mulai pulih dari pandemi.

Perizinan ini diperuntukkan untuk penerbangan dari Jakarta menuju destinasi dalam jaringan SIA Group. Seperti diketahui, sejak Juli lalu, pemerintah Singapura sempat memperketat aturan izin masuk bagi pelancong atau wisatawan asal Indonesia di negara tersebut. Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan aturan izin masuk itu berlaku bagi pelancong asal Indonesia, yang bukan warga negara atau penduduk tetap di wilayahnya.

Melansir laman resmi Otoritas Imigrasi Singapura, penumpang yang ingin transit di negara itu harus tes PCR Covid-19 dalam waktu 48 jam sebelum keberangkatan ke Singapura dan memiliki laporan tes negatif yang valid. Setibanya di Bandara Changi, penumpang akan dipandu ke Transit Holding Area (THA) di terminal keberangkatan penerbangan berikutnya.

Penumpang dari high risk country penyebaran Covid-19, harus rela mendapatkan perlakuan yang tidak biasa saat tiba di Changi. Setiap penumpang dari Indonesia, menggunakan jenis maskapai apa saja dan dari kelas apa pun, kini harus menggunakan tangga manual untuk turun dari pesawat.

penumpang lain harus turun menggunakan tangga manual. Sesuatu hal yang menurutnya mengagetkan, pasalnya ia merupakan penumpang yang duduk di kelas bisnis, tapi harus turun menggunakan tangga. Dengan turun menggunakan tangga di apron, sudah barang tentu penumpang harus menerima suara bisingnya mesin pesawat. Belum lagi bila cuaca buruk, mulai dari angin kencang hingga kehujanan kerap kali menjadi satu permasalahan yang serius.

Baca juga: Penumpang dari Indonesia Tiba di Changi ‘Tak Lagi’ Dilayani dengan Garbarata, Ini Sebabnya!

Menggunakan shuttle bus, penumpang dari high risk country tidak dibawa ke terminal konvensional yang identik dengan penyejuk ruangan dan pernak-pernik kelontong khas Changi. Justru bus yang membawa penumpang dari Indonesia masuk ke sisi pelataran parkir Terminal 4, yang memang dikhususkan untuk melayani penumpang dari negara-negara dengan risiko tunggi penularan Covid-19. Dan di area semi outdoor inilah penumpang harus duduk antre dalam jarak aman untuk menuju konter imigrasi.






















Hari ini 40 Tahun Lalu, Kereta Cepat TGV Kebanggaan Perancis Meluncur Perdana

Hari ini, 40 tahun lalu yang bertepatan dengan 22 September 1981, kereta cepat yang menjadi kebanggaan Perancis dan Eropa Train Grand Vitesse (TGV) pertama kali beroperasi untuk umum dari Paris ke Lyon. Dirancang dengan desain streamline, TGV yang diresmikan Presiden Perancis kala itu, François Mitterrand menghubungkan dua kota dalam waktu dua jam 40 menit.

Baca juga: Ouigo, Kereta Cepat Bergaya TGV dengan Tarif Rendah

Waktu perjalanan tersebut mengurangi setengah waktu yang ada sebelumnya. Dirangkum KabarPenumpang.com dari theguardian.com, kereta ini meluncur di jalur sepanjang 250 mil atau sekitar 402 km dari Paris menuju ke Lyon. TGV akan melaju dengan kecepatan tertinggi 180 mph atau sekitar 289 km per jam dan ini masih lebih cepat 30 mph dari saingan Jepangnya, Hokaido.

Investasi awal TGV mencapai £850 juta atau setara Rp16,5 triliun, bila dikomparasikan biaya investasi TGV  adalah seperempat dari biaya Concorde. Dan saat ini, TGV telah menghungkan Paris dan London melalui terowongan Channel.

Sampai saat ini sudah 87 kereta telah dibuat atau sedang dalam pelayanan untuk menghubungkan Paris ke beberapa kota di dalan dan luar Perancis.  Tidak hanya akan lebih cepat untuk melakukan perjalanan daripada dengan cara lain, TGV juga akan lebih murah. Harga tiket akan sama dengan layanan saat ini, tetapi akan lebih murah daripada cara lain. Paris-Lyon akan menelan biaya sekitar £16 atau sekitar Rp311 ribu, dibandingkan dengan hampir £40 melalui udara.

Dari sejarahnya, perusahaan asal Perancis, Alstom dan SNCF mulai mengembangkan teknologi kereta cepat untuk mendukung mobilitas warga antar kota. Ide muncul pada era 1960-an, prototipe pertama kereta cepat menggunakan turbin gas dan memproduksi listrik sendiri yang berasal dari minyak. Namun, karena terjadi peningkatan harga minyak ketika itu, proyek ini tak mendapat respons baik.

Prototipe kereta dengan nama TGV mulai dikembangkan kembali pada 1974. Berbagai pengembangan dan teknologi dibuat untuk menyempurnakan rancangan kereta ini. Kereta ini akhirnya bisa diselesaikan pada 1981.

TGV mempunyai delapan gerbong dan mempunyai kecepatan 289 kilometer per jam. Sebenarnya, kereta cepat pertama telah dikembangkan oleh Jepang dengan julukan Shinkansen pada era 1960-an. Namun, karena kecepatannya ketika itu hanya sekitar 270 kilometer per jam, TGV bisa melampaui dan mencatatkan rekor kecepatan.

Baca juga: Mengular di 2024, Emmanuel Macron Tampilkan Mockup Kereta Cepat TGV Generasi Mendatang

Pengembangan kereta tersebut membutuhkan dana sekitar 745 juta dollar. Alstom dan SNCF membuat 87 unit kereta api dengan tiap unitnya terdapat dua lokomotif beserta delapan gerbong. Kereta ini mampu mengangkut 386 penumpang.






















Kecepatan ‘Dilebih-lebihkan’, Ternyata Kecepatan Maglev Cina 600 Km Per Jam

Terkait dengan propaganda, tak jarang Cina melakukan klaim berlebihan atas suatu produk yang bernilai strategis. Di sektor transportasi, kemampuan Cina dalam memproduksi kereta cepat memang patut diacungi jempol lantaran bisa menandingi teknologi Jepang.

Baca juga: Cina Buat Jalur Uji Coba Kereta Maglev Berkecepatan 1.000 Km Per Jam

Di lini kereta cepat, maka Maglev yang dirilis Cina menjadi sorotan global, pasalnya diklaim dalam sebuah postingan memiliki kecepatan 750 km per jam (573 mph). Dalam postingan itu bahkan mengklaim bahwa kereta tersebut adalah kendaraan darat tercepat di dunia. Namun apakah ini benar?

KabarPenumpang.com melansir factly.in (20/9/2021), faktanya 573 mph kira-kira sama dengan 922 km per jam bukan ‘750 km per jam’ seperti yang tertulis dipostingan itu. Namun, kereta dalam postingan tersebut adalah kereta Maglev yang melaju dengan kecepatan 600 km per jam atau 373 mph.

Pada tahun 2015 lalu, Jepang telah membuat rekor dunia baru ketika kereta Maglev Jepang telah mencapai 603 km per jam di jalur eksperimental di Yamanashi. Belakangan klaim dari Cina dikatakan sebagai sistem transportasi Maglev tercepat di dunia yang diluncurkan dari jalur perakitan. Oleh karena itu klaim yang dibuat dalam postingan tersebut adalah SESAT.

Dalam penelusuran lebih lanjut, gambar kereta Maglev pada postingan ditemukan pada artikel CNN dengan foto yang sama. Artikel tersebut diterbitkan pada 21 Juli 2021 dengan judul, “Cina debut kereta tercepat di dunia.” Kereta ini dikembangkan oleh China Railway Rolling Stock Corporation milik negara yang memulai debutnya di Qingdao, Cina.

Kereta peluru Maglev dapat mencapai kecepatan 600 km per jam (373 mph). “’Maglev’ adalah singkatan dari ‘levitasi magnetik’. Kereta tampaknya ‘mengambang’ berkat gaya elektromagnetik yang membuatnya meluncur di atas rel.”

Menurut Reuters, dengan kecepatan tertinggi 600 km per jam, maka kereta ini akan memakan waktu dua setengah jam untuk pergi dari Beijing ke Shanghai yang berjarak lebih dari 1.000 km. Perjalanan akan memakan waktu tiga jam dengan pesawat dan lima setengah jam dengan kereta api berkecepatan tinggi.

Baca juga: Prototipe Kereta Maglev Cina Melaju dengan Kecepatan 620 Km Per Jam

Sementara pesawat terbang dengan kecepatan rata-rata 800 hingga 900 km er jam, kereta berkecepatan tinggi melesat dengan kecepatan sekitar 350 km per jam di Cina. Singkatnya, kecepatan kereta di foto itu dilebih-lebihkan.

Ini Beragam Masalah yang Dirasakan Pengguna Aplikasi PeduliLindungi

Pada Agustus 2021 kemarin, Kementerian Perhubungan mulai menerapkan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan di seluruh moda transportasi baik darat, laut maupun udara. Penerapan aplikasi ini karena sektor transportasi merupakan salah satu yang terpenting guna mengatur mobilitasi di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Aplikasi Rideshare dan Taksi Kanada Persiapkan Diri untuk Cegah Covid-19

Dengan penggunaan PeduliLindungi, ini juga memudahkan petugas moda transportasi dalam memastikan proses validasi dokumen kesehatan secara digital. Di mana dengan pengecekan digitalisasi akan lebih aman, cepat, mudah dan sederhana.

Selain itu juga meminimalkan kontak fisik, karena penumpang tak lagi perlu membawa dokumen kertas hasil tes Covid-19 atau kartu vaksin. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, aplikasi digital ini selain memudahkan dalam membantu petugas memastikan validasi dokumen, juga lebih aman dari adalanya pemalsuan hasil swab PCR maupun Antigen.

Meski memudahkan petugas dalam proses validasi penumpang. Ternyata tetap saja ada masalah dalam pelaksanaannya di lapangan dan penggunaan aplikasi dinilai diskrminatif. Pasalnya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam penggunaan PeduliLindungi.

Kemudian ada kasus tidak munculnya sertifikat vaksin di aplikasi padahal pengguna sudah melakukan vaksin. Ditambah terjadinya error saat pengguna melakukan scan barcode sebelum naik ke moda transportasi.

Selain itu, banyak lansia yang menggunakan transportasi umum sulit menggunakan aplikasi tersebut karena tidak banyak yang terbiasa dengan teknologi masa kini. Permasalahan lainnya adalah penumpang kehabisan daya ponsel atau kehabisan paket data (internet) saat menggunakan transportasi umum sehingga tidak bisa scan barcode.

Baca juga: 1 Mei 2021, Singapura Resmi Gunakan IATA Travel Pass untuk Data Covid-19 Pelancong 

Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi pada pengguna cukuplah merepotkan dan membuat mereka kesulitan ketika akan menumpang moda transportasi. Ternyata tak hanya di sisi penumpang, masalah keamanan data dan borosnya penggunaan daya karena apalikasi PeduliLindungi. Ini karena aplikasi tersebut akan terus aktif setiap saat jika pengguna membukanya.

Mengapa Beberapa Bandara Berlakukan Jam Malam Penerbangan? Ini Jawabannya

Di banyak tempat, aktivitas penerbangan di bandara internasional semakin sibuk saat dini hari. Tetapi, di beberapa bandara, penerbangan dini hari nyaris tidak ada di bawah aturan jam malam penerbangan. Mengapa demikian?

Baca juga: Kurangi Emisi Suara di Tengah Malam, Bandara Heathrow Patok Biaya Ekstra untuk Maskapai

Diakui atau tidak, bandara memang jadi salah satu sumber kebisingan. Sedang calon penumpang pesawat saja merasa terganggu dengan suara bising mesin pesawat saat menuju bandara, sebelum masuk ke dalam terminal, apalagi warga sekitar yang jelas-jelas menghabiskan banyak waktu di sana. Pasti sangat kebisingan dan terganggu.

Setiap hari, pagi sampai sore, penduduk di sekitar bandara ‘dipaksa’ menikmati kebisingan dari suara mesin pesawat dan lainnya. Di malam hari, waktu dimana mereka seharusnya bisa menikmati kesunyian malam, juga direnggut begitu saja oleh aktivitas di bandara yang tak kenal waktu.

Namun, di beberapa negara, penduduk di sekitar bandara bisa menikmati malam dengan penuh ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk aktivitas bandara. Itu karena bandara tersebut melakukan jam malam penerbangan.

Sebagaimana namanya, jam malam penerbangan berarti melarang penerbangan di malam hari. Biasanya dari pukul 23.00 sampai 05.00.

Sekalipun tetap ada penerbangan malam, sudah pasti harus melalui prosedur yang ketat, seperti tingkat kebisingan sangat rendah (biasanya pesawat modern semisal Embraer 195-E2) sampai menambah biaya ekstra nan mahal untuk setiap lepas landas dan mendarat. Ini umumnya membuat maskapai mau tak mau memilih mendarat di bandara yang tak menerapkan kebijakan jam malam penerbangan.

Selain itu, di bandara yang menerapkan jam malam, aktivitas penerbangan juga masih dimungkinkan terhadap pesawat yang mengalami keadaan darurat dan harus mendarat di bandara tersebut. Selebihnya, pesawat benar-benar dilarang lepas landas dan mendarat.

Dilansir Simple Flying, salah satu bandara yang menerapkan jam malam penerbangan adalah Bandara Frankfurt, Jerman, mulai dari pukul 23.00 sampai 05.00. Meski terlihat segalanya berjalan sesuai aturan, tetapi, pada prosesnya ada saja kejadian-kejadian menarik.

Disebutkan, pada tahun 2019, penerbangan Lufthansa menggunakan pesawat Airbus A340 dijadwalkan mendarat di Bandara Frankfurt sebelum pukul 23.00 atau ambang batas terakhir penerbangan. Tetapi, dalam perjalanan, terjadi keterlambatan dan dipastikan tiba di atas jam 23.00.

Alhasil, pesawat yang sudah menuju bandara terpaksa balik kanan menuju Bandara Koln. Penumpang akhirnya diangkut menggunakan bus ke Bandara Frankfurt kurang lebih dua jam perjalanan.

Di luar jam malam, Bandara Frankfurt rupanya tetap memberlakukan biaya ekstra untuk setiap kebisingan yang dihasilkan pesawat. Tahun 2015, LATAM harus membayar €869 untuk setiap pendaratan pesawat A340-300 dan €267 untuk setiap pendaratan Boeing 787 Dreamliner di Bandara Frankfurt.

Baca juga: Mengenal Polusi Suara Pesawat: Bisa Bikin Stres Sampai Kardiovaskular! Penumpang-Pilot Terdampak

Lufthansa juga demikian, harus membayar €2.173 untuk setiap pendaratan Boeing 747-400, Boeing 747-8 sebesar €1.292, dan Airbus A380 sebesar €1.298.

Sejak tahun 2012 sampai 2015, persentase biaya ekstra kebisingan di Bandara Frankfurt meningkat 120 persen. Hal ini diklaim sebagai upaya untuk mendorong maskapai agar menjalankan lebih banyak penerbangan di siang hari.

Boeing Rugi Rp4 Triliun di Proyek VC-25B Air Force One, Gegara Botol Tequila Kosong?

Boeing mengaku rugi sebesar US$318 juta atau setara Rp4 triliun lebih (kurs 14.270) dalam proyek pembangunan dua pesawat VC-25B atau Air Force One.

Baca juga: Boeing Selidiki Botol Miras Kosong di Dalam Pesawat Air Force One yang Sedang Dibangun

Meski belum lama ini temuan botol tequila kosong di pesawat Air Force One yang sedang dibangun viral dan jadi sorotan, namun, dipastikan ini tak ada hubungannya dengan kerugian yang dialami Boeing. Ini murni karena bisnis dan dinamika yang menyertainya.

Dilansir Flight Global, CEO Boeing, David Calhoun, menyebut program Revitalisasi Pesawat Kepresidenan berbasis Boeing 747-8 itu menjadi rugi lantaran mobilitas karyawan dan barang terkendala pandemi virus Corona, entah itu karena terinfeksi, karantina mandiri usai bepergian dari luar negeri, lockdown, dan lain sebagainya. Banyaknya kendala membuat target rampungnya dua pesawat itu di 2024 molor.

Molornya proyek ini tentu berdampak negatif bagi Boeing. Sebab, Angkatan Udara AS (USAF) mengontrak Boeing dalam proyek ini dengan skema fixed-price. Artinya, segala pembengkakan biaya yang terjadi harus ditanggung Boeing, bukan USAF atau pemerintah AS.

Selain itu, Boeing juga terlibat berbagai masalah dengan subkontraktor program VC-25B. Ini dikonfirmasi langsung oleh Chief Financial Officer Boeing, Greg Smith. Meski tak menyebut siapa subkontraktor yang dimaksud, namun, kuat dugaan itu adalah GDC Technics of Fort Worth yang berbasis di Texas.

April lalu, GDC Technics digugat Boeing karena diduga gagal memberikan sistem dan komponen pesawat interior yang sudah disepakati untuk pesawat VVIP sekelas Air Force One. Tak tinggal diam, GDC Technics, yang mengajukan perlindungan kebangkrutan pada 26 April, menggugat balik Boeing dengan menuduh bahwa perusahaan salah kelola dalam program VC-25B.

USAF pada Juli 2018 telah menandatangani kontrak senilai US$3,9 miliar dengan Boeing untuk merancang, memodifikasi, menguji, menyempurnakan, dan mengirimkan dua pesawat 747 untuk menggantikan pesawat yang lebih tua pada akhir 2024.

Belakangan target tersebut mundur menjadi tahun 2025 dan membuat Boeing sementara ini terkoreksi merugi sampai US$318 juta atau sekitar Rp4 triliun lebih (kurs 14.270).

Dua pesawat Air Force One atau VC-25A yang ada saat ini diketahui merupakan pesawat berbasis 747-200 yang dikirim pada tahun 1991. Ini dianggap sudah terlalu tua dan butuh modifikasi di berbagai lini untuk menjamin keamanan presiden, staf, dan para tamu VVIP.

Proses pengerjaan Air Force One atau VC-25B berbasis Boeing 747-8 sudah dimulai sejak tahun 2018, tak lama setelah kontrak diteken.

Baca juga: Boeing Terlibat Masalah dengan Kontraktor, Jadwal Penyelesaian Air Force One Terancam Molor

Disebutkan, pesawat yang juga dijadikan pusat komando dan kontrol saat dalam penerbangan ini dilengkapi interior mewah, lengkap dengan kantor untuk presiden dan kamar tidur terpisah, serta ruang konferensi dan fasilitas medis.

Air Force One VC-25B juga sudah dilengkapi fitur integrasi GPS militer ke dalam sistem manajemen penerbangan dan kemampuan identifikasi teman atau musuh. Unit daya tambahan (APU) yang ada, biasanya Pratt & Whitney PW901A/C, diganti dengan dua APU dari sumber yang tidak disebutkan namanya untuk memungkinkan pesawat memiliki pembangkit tenaga listrik sendiri saat berada di darat.