Kembali pada tahun 2014 silam, dimana sejumlah oknum karyawan Uber menggunakan alat pelacak “God Mode” yang mereka miliki untuk memata-matai semua orang yang pernah menggunakan jasa transportasi berbasis aplikasi ini, termasuk dari kalangan selebriti. Sebagai sanksi pada karyawannya melakukan penyelewengan, Uber kemudian menjatuhkan denda kepada para pelaku dan bertingkah seolah tidak pernah terjadi apa-apa.
Baca Juga: Uber Punya Fitur Peringkat Untuk Pengguna dari Pengemudi
KabarPenumpang.com melansir dari thedrive.com (12/6/2017) silam, kejadian malfungsi seperti yang terjadi pada tahun 2014 silam tentu akan jauh lebih sulit dilakukan di Mesir, sebab pemerintahan di bawah Presiden Abdel Fattah el-Sisi menekan pihak penyedia jasa, yaitu Uber dan Careem untuk menyerahkan data pelacakan terhadap penumpang yang naik pada hari itu. Namun, kedua pesaing tersebut tidak bisa menolak permintaan data tersebut berhubung Parlemen Mesir yang akan segera mempertimbangkan sebuah undang-undang yang akan mewajibkan para perusahaan ride-sharing untuk menggunakan server di dalam negeri dan memberikan akses kepada pemerintah untuk mendapatkan data pergerakan secara langsung.
“Akan sulit mencari sebuah alasan yang logis untuk meminta data ekstensif mengenai pergerakan para pengguna jasa ini, kecuali jika pemungutan data ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengawasan yang lebih luas,” kata Claire Lauterbach, seorang anggota kelompok advokasi di London bernama Privacy International. Dengan adanya desas-desus ini, maka beberapa golongan dengan lantang menolak pemberian data perjalanan mereka, layaknya sedang dimata-matai.
Baca Juga: Ride-Sharing, Upaya Uber Untuk Lebih Mengerti “Perasaan” Pengguna
Meskipun pada awalnya menolak, tapi aplikasi bernama Heaven ini tengah dimatangkan oleh pemerintah Mesir guna memberikan pengawasan langsung terhadap pengguna jasa layanan transportasi berbasis aplikasi. Menurut kabar yang beredar, pejabat intelijen militer bersedia memberikan “perlakuan istimewa” kepada Careem, saingan utama Uber, jika telah memenuhi tuntutan pemasangan “God Mode” tersebut.
Jika Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut resmi naik kelas menjadi Undang-Undang, maka akan sangat mudah bagi Mesir untuk meraup data perjalanan para oposisi politik (katakanlah, di mana pemimpin aktivis saling bertemu) atau melakukan pemblokiran layanan untuk menggagalkan demonstrasi. Memang tidak semua efek yang mungkin ditimbukan berbau negatif, namun masyarakat mungkin berpikir tidak semua tentang dirinya perlu diketahui oleh orang lain, apalagi pemerintah.
