Apa jadinya jika setiap warga negara tak lagi bebas bepergian baik dengan pesawat maupun kereta api? Hal ini bakal segera terealisasi di Cina pada 1 Mei 2018 mendatang dan akan berlangsung selama satu tahun.
KabarPenumpang.com melansir dari laman theverge.com (16/3/2018), rencana ini adalah pikiran dari presiden Xi Jinping yang berdasarkan prinsip sekali tidak dipercaya maka akan selalu di batasi. Hal tersebut nantinya akan ada pemberian peringkat pada setiap warga dengan sistem kredit sosial.
Baca juga: Buang Stigma Jorok, Cina Lakukan Revolusi Toilet di Kereta Api
Ini dimana setiap warga negara Cina yang memiliki peringkat rendah akan berada dalam zona bahaya selama satu tahun. Mereka tidak akan bisa membeli tiket kereta api maupun pesawat terbang untuk bepergian.
Nantinya dengan sistem kredit sosial ini, pemerintah Cina akan melakukan penilaian terhadap warga negaranya. Adapun penilaian tersebut akan meliputi perilaku kriminal dan kelakuan buruk keuangan seperti halnya apa yang mereka beli, katakan dan lakukan.
Penilaian tersebut juga termasuk dimana warga memberikan inormasi palsu tentang terorisme, menyebabkan masalah pada penerbangan, menggunakan tiket kadaluarsa hingga tertangkap merokok di kereta api. Warga negara yang memiliki nilai rendah tersebut akan berurusan dengan hukum dan pembatasan.
Versi lengkap tentang sistem ini akan diluncurkan pada 2020 dan versi awal sudah ada. Pembatasan baru untuk perjalanan adalah tambahan terbaru tentang isu sosial yang sedang berkembang di Cina saat ini dan telah menjatuhkan hukuman lebih dari tujuh juta warganya.
Diketahui rencana ini sendiri merupakan salah satu pernyataan yang sudah ditandatangani oleh delapan kementerian termasuk regulator penerbangan negara. Sistem ini juga akan memungkinkan badan-badan pemerintahan lainnya untuk berbagi informasi tentang kepercayaan warga negaranya dan mengeluarkan hukuman berdasarkan apa yang di sebut nilai kredit sosial.
Baca juga: Perayaan Imlek di Cina, Ratusan Juta Orang Mudik Padati Berbagai Moda Transportasi
“Otoritas pemerintah China jelas berharap untuk menciptakan kenyataan di mana kepicikan birokrasi dapat secara signifikan membatasi hak-hak orang,” tulis Maya Wang seorang peneliti senior LSM Human Rights Watch.
Pada awal 2017 lalu, Mahkamah Agung Cina membeberkan bahwa ada 6,15 juta warga Cina yang dilarang melakukan penerbangan karena kesalahan sosial.
