Salah satu perusahaan penyedia jasa layanan transportasi multi-nasional berbasis online, Uber baru saja mengalami dampak dari pelanggaran data besar-besaran pada tahun 2016 silam. Diketahui, sebanyak 2,7 juta pengguna Uber di Inggris tidak bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik, alhasil pihak Uber harus membayar uang tebusan sebesar US$100.000 atau yang setara dengan Rp1,3 miliar agar sang peretas tidak menghapus data-data yang ‘disandera’ dan tidak mengacak-acak lagi sistem keamanan Uber.
Baca Juga: Didukung Walikota, Uber Siap Mengudara di Langit Los Angeles Tahun 2020!
Sebagaimana yang dilansir KabarPenumpang.com dari laman independent.co.uk (29/11/2017), adapun data yang diretas mencakup nama, alamat email, hingga nomor telepon pengguna. Aplikasi transportasi online yang dikembangkan oleh Travis Kalanick dan Garrett Camp ini digunakan lebih dari 3,5 juta pengguna dan 40.000 pengemudi di London. Walikota London, Sadiq Khan mengaku terkejut mendengar kabar ini dan berharap pihak Uber agar dapat sesegera mungkin menindaklanjuti aksi kejahatan tersebut.
“Uber perlu segera mengkonfirmasi siapa saja yang datanya diretas, mengambil langkah agar pengguna yang akunnya diretas tidak mengalami kerugian, dan mempertimbangkan langkah apa saja yang dapat dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” tutur Sadiq. “Publik juga penasaran bagaimana pelanggaran seperti ini bisa terjadi,” imbuhnya.
Pekan lalu, Uber mengungkapkan bahwa sekitar 57 juta orang di seluruh dunia terkena imbas dari peretasan tersebut, namun tidak mengatakan berapa banyak pelanggan di Inggris yang terkena dampaknya. “Kami tidak melihat bukti kecurangan atau penyalahgunaan terkait insiden tersebut. Kami memantau setiap akun yang terkena imbas dari peretasan itu dan telah menandai mereka untuk memberikan perlindungan lebih untuk menghindari tindak kejahatan lanjutan,” tulis Uber dalam sebuah penyataan.
Diketahui, pada bulan Oktober kemarin, pihak Uber meluncurkan banding terhadap keputusan Transport for London (TfL) yang menolak lisensi operasi baru di ibukota dengan alasan “implikasi keselamatan dan keamanan publik”. Seorang juru bicara National Cyber Security Centre (NCSC) mengatakan bahwa dirinya menilai informasi yang dicuri tidak menimbulkan ancaman langsung kepada orang-orang yang terkait. “Dihimbau agar setiap orang harus tetap waspada dan mengikuti saran di situs NCSC,” paparnya.
Baca Juga: Uber Berlakukan Sistem Denda Bagi Penumpang yang Terlambat
Dengan adanya kejadian seperti ini, Information Commissioner’s Office semakin memperhatikan kebijakan dan etika perlindungan data yang dilakukan oleh pihak Uber. Wakil komisaris ICO, James Dipple-Johnstone mengatakan bahwa dirinya khawatir sang peretas akan menyalahgunakan data-data pengguna Uber yang ia miliki.
“Sebagai bagian dari penyelidikan kami, diharapkan agar pihak Uber untuk mengingatkan semua pihak yang terkena dampak di Inggris sesegera mungkin,” tutur James.
