Indonesia akan mulai melakukan zero over dimension over loading atau ODOL yang mulai diterapkan pada Januari 2023 mendatang. Sayangnya hal ini besar kemungkinan baru terealisasi di tahun 2025. Pasalnya, para pelaku industri dan pemerintah ODOL dimundurkan karena dunia industri masih belum pulih akibat imbas pandemi yang terjadi dua tahun ini.
Baca juga: Lebih Cepat dari Jadwal, Sydney Trains Berhasil Mencapai Nol Emisi
Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, mengatakan, saat ini industri nasional dalam masa recovery yang dapat dilihat dari pertumbuhan yang mengalami kenaikan mulai TW III tahun 2020 namun di waktu yang sama juga mengalami penurunan. Ia mengatakan, kebutuhan truk pada beberapa industri seperti semen, keramik dan kaca, pulp and paper, makanan dan minuman meningkat hingga 65 sampai 112 dari jumlah awal.
Ignatius mengatakan, penambahan jumlah armada bukan hanya memerlukan perluasan lahan parkir, tetapi penambahan kebutuhan bahan bakar minyak. Menurutnya diperkirakan peningkatan atau tambahan kebutuhan solar untuk angkutan ini.
Ignatius mengatakan, Kemenperin mendukung pemberlakuan Kebijakan Zero ODOL. Namun dalam penerapannya memerlukan perencanaan yang tepat sasaran agar tidak berdampak negatif dan menimbulkan shock terhadap makro perekonomian dan khususnya pada perkembangan industri.
Ia menjelaskan, Industri kehilangan momentum sekitar dua tahun dalam persiapan pelaksanaan kebijakan Zero ODOL secara penuh pada tahun 2023 karena adanya pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian kembali waktu pemberlakuan Zero ODOL pada tahun 2025.
Keinginan penundaan juga disampaikan Rachmat Hidayat dari Gabungan Asosiasi Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI). Menurutnya, pihaknya mengapresiasi Kemenperin, sebab dengan pandemi pada dua tahun terakhir ini industri makan minum sangat terpukul dan saat ini hanya sekadar survival.
“Saat ini masih recovery dan membutuhkan waktu untuk pulih,” jelasnya.
Rachmat mengharapkan, pihaknya tidak menolak Zero ODOL, tetapi sangat mengharapkan agar pelaksanaannya ditunda sampai 2025. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Popik Montansyah, mengatakan, sebenarnya persiapan kebijakan Zero ODOL ini sangat siap, karena dimulai tahun 2017.
Baca juga: Banjir Kereta Bawah Tanah Cina, Penumpang Terjebak di Antara Ketinggian Air dan Oksigen yang Menipis
Bahkan kebijakan Zero ODOL tidak perlu ada jika semua pihak mengikuti aturan yang ada sehingga tidak ada pelanggaran ketentuan keamanan. Popik menjelaskan berbagai dampak dari kelebihan muatan dan dimensi, mulai dari kecelakaan sampai dengan kerugian akibat kerusakan industri. Popik menegaskan, pewujudan zero ODOL merupakan upaya dan komitmen bersama sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi seluruh pengguna jalan.
ODOL merupakan sebuah kondisi dimana barang dimuat di dalam kendaraan truk pengangkut barang mengalami kelebihan muatan dan dimensi dalam proses pengiriman barang.
