Untuk sementara ini, Garuda Indonesia akhirnya bisa bernapas lega. Kepastian itu didapat setelah maskapai pelat merah itu mendapat keringanan dalam kewajiban membayar utang yang semestinya telah jatuh tempo pada 3 Juni 2020 lalu.
“Maskapai nasional Garuda Indonesia berhasil memperoleh persetujuan sukukholders atas Consent Solicitation perpanjangan masa pelunasan global sukuk limited senilai US$500 juta selama tiga tahun dari waktu jatuh tempo yang semula pada 3 Juni 2020,” bunyi keterangan pers yang diterima KabarPenumpang.com.
Dengan diperolehnya persetujuan atas Consent Solicitation perpanjangan masa pelunasan global sukuk ini, Garuda Indonesia mengaku optimis dalam mengawali langkah seribu menuju pemulihan kinerja finansial perusahaan akibat pandemi Covid-19 yang mengacaukan bisnis mereka.
Selain itu, keringanan atau relaksasi yang didapatkan perusahaan dengan kode saham GIAA ini juga sekaligus melengkapi pinjaman modal kerja oleh pemerintah senilai Rp8,5 triliun. Meskipun dana tersebut sempat digadang-gadang akan digunakan untuk membayar utang, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dengan tegas menampik seolah hal itu tidak akan terjadi.
“Sinyal utama yang sudah disampaikan Kementerian Keuangan, tidak boleh diperuntukkan buat bayar sukuk. Dana talangan harus disesuaikan dengan instrumen yang dipersyaratan oleh pemerintah. Karena dana talangan tersebut merupakan dana pinjaman alias bantuan berbentuk loan sehingga penggunaannya mesti dirundingkan bersama antara perusahaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” katanya saat konferensi pers virtual, beberapa waktu lalu.
“Kami sedang menjajaki instrumen penggunaannya untuk apa saja. Secara implisit, instrumen itu mesti yang bisa diterima oleh Kementerian Keuangan,” lanjutnya.
Meskipun tak menjelaskan dengan rinci, dalam kesempatan itu, ia mengungkap pada intinya dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja dan efisiensi perusahaan. “Bagaimana itu kita memberikan mereka program rencana ke depan dari sisi penjualan dan pendapatan maupun efisien perusahaan,” kata pria eks Dirut PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI ini.
Hanya saja, karena dana yang dimaksud belum kunjung diterima karena satu dan lain hal, Irfan berharap dana talangan ini bisa segera cair, untuk memaksimalkan kinerja Garuda Indonesia ke depan. Selain itu, ia juga berharap pandemik virus corona bisa mereda.
Kemudian, karena proses pinjaman dari pemerintah untuk Garuda Indonesia masih berjalan dan masih dikaji berbagai instrumen mulai dari kesanggupan membayar utang hingga pengelolaan uang dari utang tersebut, Irfan masih cukup sadar angkanya bisa saja akan berubah. Boleh jadi lebih kecil atau sebaliknya.
Baca juga: Perancis Kucurkan Rp239 Triliun, Ratusan Ribu Karyawan Industri Penerbangan Batal PHK
“Yang sudah disepakati, tapi belum ditandatangani, baru ‘oh ini sepakat-sepakat, oke-oke’, udah tos. Kalau pinjam-meminjam gak bisa tos, perlu tanda tangan. Nanti kita lihat detailnya apa ada tambahan, selipan, apakah Rp8,5 triliun, atau Rp8,9 triliun, Rp10 triliun atau jadi Rp5 triliun, saya juga belum tahu. Tapi kelihatan akan bertahap, doakan saja bahwa ini bisa cepat,” ujarnya.
Padahal, jangan lupa, utang Garuda Indonesia bukan sekedar US$500 juta saja. Berdasarkan laporan keuangan perseroan per September 2019, Garuda mencatat liabilitas jangka pendek sebesar US$2,87 miliar atau sekitar Rp40 triliun. Jumlah ini terdiri dari pinjaman jangka pendek sebesar US$837,73 juta, utang obligasi sebanyak US$498,44 juta, dan pos liabilitas lainnya.
