Pemerintah Inggris sedang melanjutkan reformasi perkeretaapian saat Rancangan Undang-undang (RUU) Kepemilikan Publik memasuki tahap akhir di House of Commons. Reformasi tersebut bertujuan untuk memprioritaskan penumpang dan mengatasi masalah lama seperti penundaan, pembatalan, dan layanan yang tidak dapat diandalkan.
Reformasi tersebut juga diharapkan dapat menghasilkan penghematan yang signifikan bagi pembayar pajak, yang diperkirakan mencapai 150 juta GBP per tahun, dengan mengurangi biaya yang dibayarkan kepada perusahaan swasta. Reformasi perkeretaapian bertujuan untuk memprioritaskan penumpang daripada perusahaan swasta
Elemen utama reformasi ini adalah pembentukan Shadow Great British Railways (Shadow GBR), pendahulu dari implementasi penuh Great British Railways (GBR).
Badan baru ini akan menyatukan pengoperasian layanan rel dan kereta di bawah satu organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan jaringan rel.
Pembentukan Shadow GBR menandai dimulainya perombakan menyeluruh sistem perkeretaapian Inggris. Ini menyatukan para pemimpin utama dari Departemen Transportasi, Network Rail, dan operator milik publik untuk berkolaborasi erat dalam meningkatkan layanan penumpang dan barang.
Langkah ini dipandang sebagai langkah penting menuju pembentukan GBR, yang akan memikul tanggung jawab penuh atas layanan dan infrastruktur kereta api.
Dikutip Railway-news, Menteri Transportasi Louise Haigh berkata:
“Hari ini, saya akan memulai reformasi terbesar untuk perkeretaapian kita dalam satu generasi. Saya bertekad untuk mengakhiri kekacauan, keterlambatan, dan gangguan yang dihadapi orang-orang dalam perjalanan kereta api setiap hari.
RUU Kepemilikan Publik
RUU Kepemilikan Publik dirancang untuk mengembalikan perkeretaapian Inggris ke kepemilikan publik. Tujuan pemerintah adalah untuk membalikkan dampak dari “manajemen yang terfragmentasi” dan menciptakan layanan yang lebih andal dan berfokus pada penumpang.
RUU tersebut merupakan komponen utama dari strategi pemerintah yang lebih luas untuk merevitalisasi perkeretaapian Inggris, menjadikannya lebih efisien, mudah diakses, dan terjangkau.
Selain perubahan legislatif, pemerintah juga berupaya memodernisasi tenaga kerja perkeretaapian. Ini termasuk proposal untuk menurunkan usia minimum masinis kereta dari 20 menjadi 18 tahun, dengan tujuan mempercepat pelatihan masinis dan meningkatkan ketahanan sistem.
Bersamaan dengan reformasi struktural, pemerintah telah mengumumkan beberapa inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman penumpang. Penjualan Kereta Api baru direncanakan untuk awal tahun depan, yang menawarkan diskon hingga 50% untuk tiket kereta api guna mendorong lebih banyak orang menggunakan kereta api. Prakarsa ini akan bertepatan dengan peringatan 200 tahun kereta api penumpang Inggris.
Lebih jauh lagi, hampir 27 juta GBP telah dialokasikan untuk memperluas teknologi tap-in, tap-out ke 45 stasiun tambahan, termasuk London Stansted. Ini akan menyederhanakan perjalanan kereta api bagi penumpang, terutama mereka yang beralih dari penerbangan internasional ke layanan kereta api domestik.
Eurostar – Layanan Kereta Cepat yang ‘Menyatukan’ Empat Negara Eropa
