Merespon atas musibah terbakarnya kapal MV Zahro Express di Kepulauan Seribu pada Minggu (1/1/2017). Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan melibatkan peran BUMN PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelni untuk peningkatan pelayanan rute di Kepulauan Seribu dari pelabuhan rakyat Muara Angke.
Mengutip dari siaran pers indonesiaferry.co.id, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Faik Fahmi mengatakan jika hal tersebut merupakan penugasan dari Pemerintah maka PT ASDP mempunyai kewajiban untuk melayani rute wisata tersebut. “Apalagi, PT ASDP sebelumnya sudah memiliki pengalaman dalam melayani rute Kepulauan Seribu, namun berakhir pada tahun 2003,” ujarnya.
Namun demikian, PT ASDP akan menindaklanjuti rencana pelibatan perseroan di rute Kepulauan Seribu, yakni berkoordinasi aktif dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas lebih lanjut hal ini. “Pertama, harus jelas seperti apa pembagian tugas antara PT ASDP dengan PT Pelni. Kedua, kami juga harus melakukan survei lapangan kembali untuk mengidentifikasi lintasan mana yang akan dilayani, jenis kapal yang akan digunakan, kapasitas yang akan disediakan, apakah hanya untuk melayani penumpang saja, atau dengan kendaraan juga,” tuturnya.
Faik menegaskan, survei sangat penting dilakukan supaya strategi pelayanan yang disiapkan juga dapat tetap sasaran mengingat karakteristik pengguna jasa di Kepulauan Seribu cenderung penumpang saja. “Setelah survei, nanti akan ketahuan, kapal apa yang cocok disana, dan tentu aspek keselamatan akan menjadi hal utama dan mengacu dengan standar yang dimiliki ASDP saat ini. Selain itu, kami juga perlu mengetahui, kondisi dermaga, terminal penumpang, dan kondisi di pelabuhan setempat. Intinya, jika kami mendapatkan penugasan ini, tentu akan diberikan pelayanan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Terkait dengan timeline PT ASDP merespon penugasan ini, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Christine Hutabarat mengatakan, tim divisi penyeberangan PT ASDP akan melakukan survei dalam waktu dekat ini. “Kalau waktu survei itu relative, tergantung kebutuhan di lapangan seperti apa. Jika ternyata lintasan di Kepulauan Seribu membutuhkan spesifikasi khusus selain dari kapal yang kita operasikan selama ini, tentu akan membutuhkan waktu untuk membangun baru. Namun, mungkin saja kita dapat membeli kapal bekas. Nanti akan kita lihat dulu hasil surveinya,” tutur Christine.
