Pengamat penerbangan, Capt. Jhon Brata, mengkritisi kebijakan physical distancing di pesawat. Menurutnya, saat ini, prosedur penumpang untuk bisa terbang menggunakan pesawat cukup ketat, mulai dari memakai masker, hand sanitizer, rapid test, bahkan PCR.
Baca juga: Tujuh Maskapai Amerika Deklarasi Tiga Aturan Kesehatan Baru, Apa Saja?
Di samping itu, dari berbagai literatur, umumnya cara penularan Covid-19 ialah droplet. Atas dasar itu, kemudian semua orang diwajibkan memakai masker. Bila semua orang sudah memakai masker, ia pun bertanya-tanya fungsi physical distancing dalam menekan penyebaran corona.
“Covid-19 itu kan penularannya droplet. Jadi airlines harus punya standar juga. Jadi kalau kita sudah pakai masker semua, buat apa jaga jarak? Kalau sudah pakai face shield kan tidak ada droplet,” tegasnya dalam sebuah webinar yang diinisiasi Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), Rabu (1/7).
Airlines, lanjut pengamat yang juga mantan pilot senior itu, seharusnya bisa duduk bersama dengan regulator guna mencari jalan keluar terbaik mengenai physical distancing. Hasil dari itu diharapkan mereka bisa sama-sama menemukan formula yang tepat terkait protokol kesehatan baru di industri penerbangan tanpa merugikan pihak lain.
Dengan demikian, airlines diharapkan bisa terbang paling tidak sesuai break-even point (BEP) atau break-even load factor di setiap penerbangan jika tidak ingin dilepas begitu saja (tanpa physical distancing).
Bila tidak demikian, ia mengaku khawatir soal keberlangsungan masa depan airlines, terlebih dalam pengamatannya, maskapai-maskapai dalam negeri sudah sekitar tiga bulan tidak terbang, minus revenue, dan kesulitan keuangan untuk operasional serta membayar gaji karyawan.
Senada dengan Capt. Jhon, mantan pilot senior, Capt. Noor Wahjudie, juga beranggapan bahwa kebijakan physical distancing terbuang percuma. Sebab, dengan berbagai aturan sebelum terbang, besar kemungkinan hanya orang sehat yang bisa ikut dalam penerbangan. “Kalau semua yang ikut penerbangan sehat, buat apa jaga jarak? Jadi, apa yang dijagain?” jelasnya masih di webinar PSAPI.
Sebagai informasi, saat ini, berdasarkan Permenhub Nomor 41 Tahun 2020, kapasitas penumpang pesawat sudah diizinkan maksimal 70 persen dari total jumlah kursi untuk jenis pesawat tertentu (widebody). Namun, di luar itu, aturannya masih maksimal 50 persen. Break-even point (BEP) atau break-even load factor sendiri berbeda-beda, tergantung pesawat, rute, dan lain sebagainya.
Pendapat dari dua pengamat tersebut sebetulnya bukan usulan semu. Belum lama ini, Asosiasi Transportasai Udara Internasional (IATA) juga menyarankan hal serupa. IATA mengusulkan agar pemerintah negara-negara di dunia tidak menerapkan kebijakan karantina ke wisatawan yang datang. Sebab, sebelum naik pesawat, mereka telah melewati serangkaian proses panjang untuk memastikan hanya penumpang sehat yang diizinkan bepergian dengan pesawat.
Baca juga: IATA Usul Dunia Jangan Karantina Wisatawan! Ini Alasannya
CEO IATA, Alexandre de Juniac menyebut, bila negara-negara di dunia masih menerapkan kebijakan tersebut, sektor perjalanan dan pariwisata mereka akan terus tertekan. Ujungnya, perekonomian nasional pun akan terus macet dan menimbulkan efek domino berupa PHK.
“Menerapkan kebijakan karantina ke wisatawan yang tiba membuat sektor perjalanan dan pariwisata negara-negara di dunia anjlok. Untungnya, ada alternatif kebijakan yang dapat mengurangi risiko kasus Covid-19 impor sambil tetap memungkinkan dimulainya kembali perjalanan dan pariwisata yang berkontribusi untuk memulai kembali perekonomian nasional,” tegasnya.
