Pemerintah Hong Kong telah mengajukan usulan untuk mewajibkan semua pengemudi taksi memasang kamera pengawas dalam mobil, GPS, kamera dasbor, dan sistem pembayaran elektronik selama dua tahun ke depan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan citra taksi.
Pihak berwenang bermaksud untuk mengajukan rancangan undang-undang amandemen pada kuartal kedua tahun 2025 dan memberlakukan persyaratan baru tersebut pada tahun 2026, menurut dokumen pemerintah yang diserahkan kepada legislatif pada hari Senin lalu.
Usulan tersebut muncul setelah sistem poin penalti baru mulai berlaku pada bulan September, yang menghukum malpraktik seperti penagihan berlebih dan penolakan layanan. Setiap pengemudi yang memperoleh 15 poin pelanggaran atau lebih dalam dua tahun akan didiskualifikasi.
Menurut dokumen yang diserahkan pada hari Senin, usulan untuk CCTV dalam mobil akan memudahkan penanganan perselisihan antara pengemudi dan penumpang. Kamera dasbor yang menghadap ke luar dan GPS juga akan diperlukan berdasarkan proposal tersebut dengan pihak berwenang menargetkan semua taksi untuk menyelesaikan pengaturan tersebut dalam tahun 2026.
Rencana tersebut juga akan mengharuskan taksi untuk menyediakan setidaknya dua bentuk pembayaran elektronik – termasuk pembayaran kode QR dan pembayaran non-kode QR – karena pihak berwenang menyebut penggunaan teknologi tersebut sebagai “tren umum”. Semua taksi diharapkan menyediakan opsi pembayaran tersebut pada akhir tahun 2025.
Pemerintah menyarankan agar pemilik taksi menanggung biaya pemasangan perangkat baru dan pemeliharaannya, karena mereka adalah “pemangku kepentingan utama” sektor tersebut.
