Rusia bakal menghadapi sanksi lain akibat jatuhnya Boeing 777-200ER Malaysia Airlines MH17 di dekat Desa Hrabove, Donetsk, Ukraina, 17 Juli 2014 silam. Belum lama ini Belanda dan Australia menuntut negara yang dipimpin Vladimir Putin itu ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dengan tuduhan sebagai dalang jatuhnya pesawat.
Baca juga: Hasil Rekonstruksi MH17: Penumpang Punya Cukup Waktu untuk Kenakan Masker Oksigen
Kedua negara (Belanda dan Australia) dalam waktu dekat akan membeberkan bukti-bukti keterlibatan Rusia dalam insiden tersebut.
Disebutkan, pesawat Boeing 777-200ER Malaysia Airlines MH17 jatuh di wilayah yang dikuasai separatis yang didukung Rusia, usai terkena rudal surface-to-air Buk-TELAR. Sistem rudal itu diklaim di tempatkan di tempat kejadian tepat di tanggal 17 Juli 2014 atau di hari yang sama dimana pesawat jatuh.
Kedua pemerintah negara tersebut mamaparkan, rudal tersebut ditembakkan oleh Brigade Militer Anti-Pesawat ke-53 Federasi Rusia dan didampingi oleh kru militer Rusia yang terlatih atau seseorang yang memiliki kuasa penuh untuk memberikan instruksi dan sebagainya sebelum rudal ditembak.
Usai menjatuhkan pesawat, sistem rudal buatan Rusia itu dibawa kembali ke Federasi Rusia dengan maksud menghilangka jejak.
Belanda dan Australia menjadi pihak yang paling ngotot menuntut Rusia dikarenakan warganya banyak yang menjadi korban.
Dalam manifes penumpang yang dilansir Wall Street Journal, pesawat memuat 298 penumpang, dimana 80 di antaranya adalah anak-anak, dari 10 negara.
Rinciannya, 196 warga Belanda, 43 warga negara Malaysia, 38 warga Australia, 12 warga negara Indonesia, 10 warga Inggris, empat warga Belgia, empat warga Jerman, tiga warga Filipina, satu warga Selandia Baru dan satu warga negara Kanada.
Belanda dan Australia sebetulnya tidak mengharapkan Rusia mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk ganti rugi, melainkan hanya berharap Rusia meminta maaf kepada keluarga korban secara tulus.
“Pemerintah akan terus melakukan segala daya dan upaya untuk meminta Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya flight MH17 dan menegakkan ketertiban hukum internasional,” kata menteri luar negeri Belanda, Wopke Hoekstra.
“Kami tidak bisa dan tidak akan membiarkan tewasnya 298 orang, termasuk 196 warga negara Belanda, dibiarkan begitu saja. Peristiwa terkini di Ukraina menggarisbawahi pentingnya hal ini,” lanjutnya.
“Pada Oktober 2020, Rusia secara sepihak menarik diri dari negosiasi dengan Australia dan Belanda terkait jatuhnya Penerbangan MH17 dan menolak untuk kembali ke meja perundingan meskipun telah berulang kali diminta oleh Australia dan Belanda,” ujar Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, dalam sebuah pernyataan.
“Penolakan Federasi Rusia untuk bertanggung jawab atas perannya dalam jatuhnya Penerbangan MH17 tidak dapat diterima, dan Pemerintah Australia selalu mengatakan bahwa itu tidak akan mengecualikan opsi hukum apa pun dalam mengejar keadilan kami,” tambahnya, seperti dikutip dari Simple Flying.
Andai Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), yang notabene badan resmi di bawah PBB untuk mengatur wilayah udara dan aturan tentang penerbangan global, memutuskan Rusia bersalah, dengan sederet fakta yang diungkap Belanda dan Australia, mereka mungkin tidak bisa memaksa Rusia mengeluarkan uang untuk ganti rugi.
Namun, ICAO sangat bisa untuk membuat industri dirgantara Rusia makin suram di masa mendatang, jika tidak mau kembali berunding menyelesaikan hal tersebut.
){kind=link}