Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, belum lama ini, mengatakan dalam audiensi dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi transportasi, bahwa pengelolaan Bandara Internasional Komodo, di destinasi wisata ternama Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, akan dikontrakkan ke konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan Singapura.
Baca juga: Pengamat Aviasi di Dunia Sebut Penerbangan Jarak Jauh Sulit Pulih Cepat Tanpa Hal Ini
Dalam pengamatannya, Indonesia kerap dirugikan dengan sejumlah kontrak dengan pihak asing. Di samping itu, terkait pengelolaan bandara selama 20 tahun terakhir, juga terdapat banyak sekali kekurangan di sana sini.
Pertumbuhan penumpang yang cukup tinggi dinilai tidak dibarengi dengan pengelolaan bandara dan pembangunan infrastruktur penerbangan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, misalnya, ketika sudah kewalahan menghadapi membludaknya penumpang, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), malah memindahkan sebagian kelebihan lalu lintas udara ke Bandara Halim Perdanakusuma mulai 2014 lalu dan berbagi peran serta fungsi dengan TNI AU; bukannya melakukan analisis mendalam dan menyusun rencana pembangunan.
Akibat dari keputusan tersebut, dua tahun berikutnya, tabrakan antara dua pesawat di runway Bandara Halim Perdanakusuma pun terjadi. Menurut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 2002-2005 ini, dalam sebuah tulisan di The Jakarta Post, dari sini, administrator (Kemenhub) bisa dibilang tak mengerti penunjukan bandara untuk kepentingan penerbangan sipil komersial dan fungsi pangkalan Angkatan Udara.
Berbiacara terkait pengelolaan bandara oleh Kemenhub dalam 20 tahun terakhir, tak lengkap rasanya bila tak membicarakan Bandara Internasional Kertajati. Dengan total investasi senilai Rp 2,1 triliun, bandara ini kurang bisa dimaksimalkan dengan baik.
Meskipun sempat dipaksakan ramai dengan memindahkan penerbangan ke bandara yang terletak di Majalengka itu, pada akhirnya, bandara kembali sepi akibat maskapai memutuskan kembali memusatkan penerbangan di Bandara Husein Satranegara, Bandung, yang notabene dekat dengan pusat kota.
Berkaca dari kasus ini, mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia itu menilai, Kemenhub terindikasi bias dalam melihat bandara mana yang harus berfungsi sebagai bandara internasional atau bandara domestik karena klasifikasi ini menentukan jenis manajemen yang diperlukan.
Persoalan terkait bandara internasional juga sempat menjadi perhatian Presiden Jokowi. Agustus lalu, Jokowi menyatakan jumlah bandara internasional terlalu banyak dan juga tidak tersebar merata di dalam negeri. Makanya, ia memerintahkan jajarannya agar membuat letak bandara lebih proporsional.
“Saya melihat airline hub yang dimiliki terlalu banyak dan tidak merata. Jadi dilihat lagi. Saat ini ada 30 bandara internasional. Apakah dibutuhkan sebanyak ini,” ungkap Jokowi dalam video conference, seperti diberitakan CNN Indonesia.
Baca juga: Keberadaan Runway 3 Bandara Soetta Disebut Tak Berfungsi Optimal, Ini Sebabnya!
Kembali ke masalah pengelolaan bandara-bandara di lokasi strategis oleh asing, menurut Chappy, tak masalah hal itu dijajaki. Sebab, infrastuktur penerbangan harus terus dikebut. Bila pemerintah tak cukup mampu untuk membangun infrastruktur, maka, tak ada salahnya menyerahkan hal itu kepada asing. Hanya saja, selama kontrak dengan asing berjalan, persyaratan transfer teknologi, keterampilan, dan keahlian harus tertuang agar kontrak yang dijajaki tak menguntungkan pihak asing saja.
Harus diakui, pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga terampil di bidang penerbangan memang belum terlalu mendapat perhatian pemerintah. Bekerja sama dengan pihak asing merupakan salah satu langkah yang harus diperhatikan mengingat kurangnya tenaga ahli di bidang penerbangan dan manajemen bandara. Berkaitan dengan hal tersebut, kerjasama harus difokuskan pada bidang pelatihan dan pendidikan di bidang manajemen penerbangan.
