Pesawat kepresidenan Nigeria dilaporkan terancam disita lessor. Hal itu terjadi lantaran anggaran sewa, pemeliharaan, dan operasional 10 pesawat kepresidenan oleh Armada Udara Kepresidenan Nigeria (PAF) dipangkas. Dari US$$43,7 juta yang diajukan hanya cair US$27,2 juta . Ini membuat biaya jasa layanan dan pemeliharaan pesawat menjadi ditunggak.
Baca juga: Avtur Mahal, Penerbangan Domestik Produsen Minyak Terbesar Afrika, Nigeria, Lumpuh Total
Pemangkasan anggaran tersebut sejatinya bukan hanya membuat pesawat terancam disita, tetapi lebih dari itu keamanan dan keselamatan penerbangan diragukan lantaran jadwal pemeliharaan, perawatan, dan operasional yang terganggu.
Menurut Komandan PAF Marsekal Udara Abubakar Abdullahi, sepuluh pesawat kepresidenan, mulai dari jet Gulfstream hingga helikopter AgustaWestland (Leonardo), dapat disita kapan pun oleh lessor atau kreditur imbas pemotongan anggaran.
“Dari catatan armada, utang tahun-tahun sebelumnya biasanya terbawa ke tahun anggaran berikutnya, menjadi tradisi. Izinkan saya juga untuk menyatakan bahwa sebagian besar utang tersebut adalah utang kepada penyedia jasa di luar negeri,” jelasnya, seperti dikutip dari ch-aviation.com.
“Mengingat lebih dari 85 persen pengeluaran armada adalah transaksi Forex, angka anggaran aktual dalam dolar semakin berkurang. Armada saat ini berhutang budi kepada beberapa penyedia layanannya karena dana yang tidak mencukupi dari alokasi anggaran, dan situasi ini membuat perencanaan menjadi buruk,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abdullah berpendapat bahwa pemotongan anggaran makin diperparah dengan adanya sejumlah krisis di Nigeria. Diketahui, saat ini, Nigeria tengah menghadapi kenaikan bahan bakar cukup tinggi sampai dua kali lipat. Selain itu, krisis devisa juga sedang menimpa negara tersebut.
Beruntung, menurut CEO Top Brass Aviation, Kapten Roland Iyayi, lessor atau kreditur sedikit menahan diri saat menghadapi pesawat kepresidenan. Artinya, pesawat kepresidenan tidak akan disita atas alasan kedaultan.
Ia pun menganalogikan bila sebuah pesawat kepresidenan Amerika Serikat (AS) disita oleh lessor dan kreditur. Sekalian secara politik berbeda antara Nigeri dan AS, tetapi berbicara kedaulatan, anologi tersebut bisa diterima.
“Saya tidak tahu apakah itu akan cukup mudah; jika itu adalah aset lain Nigeria, itu berbeda, tetapi jet kepresidenan; itu seperti mengatakan sebuah negara ingin menyita pesawat Presiden Amerika Serikat karena utang. Itu dianggap sebagai perpanjangan kedaulatan negara; jadi, itu mungkin tidak semudah kedengarannya,” ujarnya.
Di era Presiden Muhammadu Buhari sejak tahun 2015 silam, sedikitnya ada 10 pesawat kepresidenan yang disewa Nigeria; 1x Boeing Business Jet (Boeing 737-800), 1x Gulfstream G550, 1x Gulfstream G500, 2x Dassault Falcon 7Xs, 1x Penjaja Siddeley 4000, 2x helikopter AgustaWestland AW139, dan 2x helikopter AgustaWestland AW101.
Rata-rata dari 10 pesawat tersebut berusia lebih dari 11 tahun, membuat biaya perawatan terus meningkat setiap tahunnya. Pemilihan presiden Nigeria mendatang sudah pasti akan membuat deretan pesawat tersebut dipakai secara aktif, karenanya pemeliharaan dan perawatan pesawat tak bisa ditunda, membuat perencanaan operasional pesawat kepresidenan Nigeria menjadi rumit.
