Pada awalnya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sangat dibanggakan dan menjadi kemenangan bagi Beijing yang mendukung impian Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia. Namun setelah, lima tahun berjalan, bagaimana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung?
Bisa dikatakan proyeknya kini tak lagi bisa lagi dibanggakan, bahkan berubah menjadi mimpi buruk karena ada unsur penggusuran paksa, jalanan banjir, rumah dan lahan pertanian rusak, protes massal, pembengkakan anggaran secara besar-besaran hingga pelanggaran enam Undang-Undang di Indonesia.
Padahal kereta cepat ini sendiri merupakan proyek senilai US$5,5 miliar yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada perusahaan dari Cina. Sejak awal proyek ini merupakan serangkaian keputusan yang buruk dan asusmsi salah arah bahwa setiap infrastruktur pada dasarnya layak untuk dibangun. Dirangkum KabarPenumpang.com dari thediplomat.com (3/12/2020), pengembangan proyek terang-terangan mengabaikan tanda bahaya besar yang terkait dengan desain proyek, keberlanjutan dan kepatuhan hukum.
Menurut masyarakat lokal, jalur rel tersebut akan menghilangkan ratusan rumah tangga dari lahan pertanian mereka, sehingga menghilangkan mata pencaharian ekonomi tradisional mereka. Ketakutan ini telah menyebabkan protes yang meluas dan berulang di sepanjang jalur rel 142 kilometer yang diusulkan sejak 2015.
Klaim pemerintah Indonesia dan Cina bahwa jalur kereta api akan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, ibarat mengoleskan garam ke luka bagi masyarakat lokal yang membantah bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya memprioritaskan infrastruktur berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya seperti perumahan. Sebagai kereta berkecepatan tinggi, terutama akan lebih menguntungkan kaum elit Indonesia yang mampu membayar biaya perjalanan yang mahal.
Beberapa laporan berpendapat bahwa menghubungkan Jakarta dan Bandung dengan kereta api akan menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi kenyataannya manfaat tersebut akan menguntungkan elit Indonesia secara tidak proporsional. Penolakan publik begitu kuat sehingga proyek tersebut berulang kali macet karena kegagalan yang sedang berlangsung dalam pembebasan lahan.
Hal ini bahkan mendorong pemodal utama, China Development Bank milik negara, untuk menahan pencairan pinjaman hingga 100 persen tanah telah dibebaskan. Bahkan TNI AU telah menolak menyerahkan tanah untuk proyek yang tidak direncanakan itu.
Untuk proyek yang dimaksudkan, menunjukkan ambisi BRI Cina, juga aneh bahwa pendukung kereta api Cina tidak pernah mempublikasikan studi kelayakan mereka. Memastikan transparansi proyek dan pengungkapan informasi dengan membagikan dokumen-dokumen ini akan meningkatkan kepercayaan publik.
Meski begitu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih berlangsung meski virus corona terus menyebar luas di dalam negeri. Sejauh ini, pembangunan proyek tersebut baru menyentuh 56 persen.
Baca juga: Pembebasan Lahan Tuntas, LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mengular 2021
Tiko menargetkan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa selesai akhir 2022. Jika meleset, proyek tersebut diharapkan paling lambat selesai awal 2023 mendatang.
