Grab di Vietnam kini punya bos baru yakni Nguyen Thai Hai Van. Nguyen akan menduduki posisi direktur pelaksana Grab Vietnam. Sebelumnya Nguyen pernah bekerja di Unilever selama 17 tahun dan karir terakhirnya adalah wakil presiden divisi perawatan kecantikan dan pribadi.
Baca juga: Aplikasi Transportasi Online Asal Vietnam Siap Rebut Pasar GoJek dan Grab!
Menjadi direktur pelaksana Grab di Vietnam, Nguyen punya tugas untuk menangani strategi media perusahaan baik bisnis maupun operasi di semua bisnis Grab ketika perusahaan berupaya memperkuat proposisi super aplikasinya di negara tersebut. Penunjukan Nguyen sendiri menandai restrukturisasi besar-besaran untuk Grab Vietnam, saat memasuki fase pertumbuhan berikutnya.
Sebelumnya ada Jerry Lim, Kepala bagian yang menangani Vietnam kini kembali ke perannya yang berbasis di Singapura setelah Nguyen hadir. Dilansir KabarPenumpang.com dari laman techinasia.com (14/1/2020), Lim akan memimpin tim pengalaman pelanggan Grab di delapan negara Asia Tenggara termasuk Vietnam untuk fokus yang lebih besar pada layanan mandiri pelanggan, otomatisasi dan AI.
Saat bertugas di Vietnam selama tiga tahun, Lim mendorong ekspansi Grab di Hanoi dan Ho Chi Minh pada 2014. Bahkan kini jejak operasionalnya sudah mencakup 43 kota dan dirinya juga mengawasi peluncuran GrabFood di Vietnam, pada tahun 2018.
Diketahui, ternyata perusahaan itu terjerat dalah guatan hukum selama 18 bulan dengan Vinasun yang merupakan salah satu perusahaan taksi terbesar di Vietnam. Ini juga pusat oposisi konstan dari industri taksi yang ada di negara tersebut.
Pada bulan Agustus, Grab mengumumkan investasi tambahan US$500 juta untuk Vietnam selama lima tahun ke depan. Grab telah berkembang secara agresif di seluruh vertikal di negara ini dan telah mengembangkan ikatan dengan pemangku kepentingan pemerintah melalui berbagai proyek transportasi dan sosial.
Baca juga: Tunjang Keselamatan Pengemudi, Vietnam Legalkan Pemasangan Sekat Pelindung di Taksi
Diketahui, para pemangku kepentingan di industri ride hailing di Vietnam kini tengah menunggu pemerintah untuk mengeluarkan keputusan tentang bisnis transportasi setelah tiga tahun perdebatan tentang peraturan baru. Hal ini bisa membuat perusahaan-perusahaan seperti itu beroperasi di negara tesebut untuk memenuhi persyaratan yang lebih ketat.
