Menjelang Mudik Lebaran lalu publik sempat dibuat kaget dengan rencana aksi pemogokan kerja dari pilot dan karyawan Garuda Indonesia. Kaget dan khawatir tampak mengemuka, tak hanya pada pengguna jasa, pemerintah pusat pun akhirnya turun tangan langsung, lantaran jumlah pilot Garuda Indonesia mencapai 1.370 orang.
Baca juga: Pengamat: Pilot TNI AU Butuh Waktu Transisi Untuk Menerbangkan Pesawat Garuda Indonesia
Untungnya, lewat dukungan negosiasi dari Menko Maritim Luhut B Panjaitan, rencana mogok ribuan pilot dan karyawan Garuda Indonesia akhirnya dapat diurungkan. Dan pengguna jasa Garuda Indonesia dapat melewati musim Mudik Lebaran 2018 dengan aman tanpa kendala di layanan, bahkan tingkat OTP (On Time Performance) Garuda Indonesia semasa Musim Mudik 2018 justru mencapai level tertinggi 95,8 persen
Namun, apa yang diupayakan Menko Maritim ternyata hanya bersifat penundaan aksi mogok. Dikutip Kompas.com (3/7/2018), disebutkan bahwa Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) dan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) memastikan sikap mereka untuk tetap melakukan aksi mogok terbang awal Juli 2018. Sikap ini diambil lantaran perwakilan para pilot tidak puas dengan hasil mediasi antara mereka dengan manajemen Garuda Indonesia. Namun lebih jauh, Ketua APG Captain Bintang Hardiono, tidak menyebutkan alasan detail tentang ketidakpuasan dari hasil mediasi tersebut.
Pihak manajemen Garuda Indonesia beberapa waktu lalu telah berupaya melakukan negosiasi dengan APG dan Sekarga, diantaranya lebih dari 90 persen aspirasi tuntutan karyawan kepada perusahaan telah dipenuhi oleh manajemen. Ancaman aksi mogok dari pilot dan karyawan Garuda Indonesia didasari atas protes terhadap kondisi perusahaan saat ini. Ketua umum Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Ahmad Irfan Nasution menjelaskan, kondisi keuangan Garuda semakin menurun dilihat dari net profit loss atau rugi bersih 2017 yang naik signifikan yakni US$213,38 juta dollar dari tahun sebelumnya yang hanya US$9,36 juta.
Menurut Sekarga, hal tersebut diakibatkan kegagalan manajemen PT Garuda Indonesia di antaranya dalam penjadwalan kru. Sehingga adanya pembatalan dan penundaan penerbangan, serta adanya jabatan direktur kargo yang tidak dibutuhkan.
Menanggapi situasi yang berkembang, lewat siaran pers (4/7/2018), pihak manajemen Garuda Indonesia tetap memastikan bahwa seluruh layanan penerbangan Garuda Indonesia tetap beroperasi dengan normal. “Sejalan dengan rencana aksi mogok yang disampaikan oleh Sekarga dan APG, manajemen kembali menegaskan bahwa Garuda Indonesia selalu membuka ruang diskusi atas masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan serikat dan APG tersebut, khususnya dalam menyelaraskan aspirasi APG dan Sekarga dengan upaya peningkatan kinerja operasional perusahaan,” ujar Hengki Heriandono, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia.
Baca juga: Menko Maritim Turun Tangan, Rencana Mogok Pilot dan Karyawan Garuda Indonesia Pun Batal
Langkah mitigasi telah direncanakan sedari awal untuk menghadapi ancaman mogok, seperti menggandeng pihak TNI AU untuk menyiapkan pilot pengganti sementara. Langkah mitigasi Garuda Indonesia dan kesiapan TNI AU tentu layak diapresiasi, namun apakah penerbang TNI AU bisa langsung mengawaki armada pesawat Garuda Indonesia? Dan apakah jumlah pilot dari TNI AU mencukupi untuk mengawaki puluhan armada pesawat Garuda Indonesia? Tentu biarkan waktu yang menjawabnya.
