Mengingat kondisi lalu lintas Ibu kota yang sudah semakin tidak kondusif dewasa ini, pemerintah pun menargetkan akan mengintegrasikan semua angkutan massal di Jabodetabek pada 2023 hingga 2024 mendatang. Dengan misi tersebut, otoritas terkait pun membidik peningkatan jumlah penumpang, dari satu juta menjadi empat hingga lima juta penumpang.
Jika diperhatikan, misi pemerintah ini tidaklah berjalan tanpa arah. Mereka mematok pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan Light Rapid Transit (LRT) sudah rampung. Dengan menjadikan dua sarana transportasi berbasis massal ini sebagai senjata pamungkas mereka untuk menekan angka kendaraan pribadi di jalanan Ibukota, maka misi tersebut bukanlah mustahil untuk diwujudkan.
Sebagaimana yang dilansir KabarPenumpang.com dari laman netralnews.com (29/4/2018), Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pengadaan sejumlah sarana transportasi publik merupakan langkah antisipasi dari angka pertumbuhan kendaraan pribadi yang kian melejit. “Ini adalah kepastian bahwa (volume) sejumlah jalan di Jakarta dan sekitarnya akan terus meningkat dan ini harus diantisipasi dengan membangun fasilitas transportasi massal publik yang memadai,” tutur Budi.
Mempercepat perkembangan secara keseluruhan, pemerintah pun terus menggenjot instansi terkait supaya estimasi penyelesaian proyek dapat dipersingkat. “Tiga rute favorit terus dikembangkan dengan sarana transportasi massal yang memadai,” tandas Budi seraya membeberkan hasil evaluasi pemerintah yang mendapati bahwa rute Cibubur-Jakarta, Bekasi-Jakarta, dan Bogor-Jakarta merupakan rute favorit para komuter.
Tidak hanya percepatan yang diupayakan, pun dengan aspek keselamatan yang juga tidak luput dari perhatian pemerintah. “Keselamatan adalah prioritas utama dan mempertimbangkan agar mencapai presentase kecelakaan nol persen,” tambah Budi.
Baca Juga: Jelang Asian Games 2018, Pekerjaan MRT Jakarta Dibekukan Sejenak
Pada kesempatan sebelumnya, suksesor dari Ignasius Jonan pun telah menjamin proyek pembangunan LRT dan MRT Jakarta tidak akan ngaret dari jadwal. Pasalnya, proyek pembangunan dua sarana transportasi umum ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo.
“Presiden selalu mengatakan kepada kami bahwa untuk pembangunan menggunakan prinsip money follow program, artinya setiap rupiah yang dibangun itu bukan saja membangun tetapi dipastikan pembangunan itu bisa berfungsi. Oleh karenanya selain tugas saya untuk menjamin konektivitas, ada kewajiban saya yang harus memastikan segala proyek itu memang jadi dibangun,” jelas Budi, dikutip dari laman dephub.go.id.
