Beberapa tahun ke belakang, warga Jakarta dihebohkan dengan menyeruaknya kabar tentang pengadaan sistem baru di jalanan yang diusung-usung akan menggantikan sistem three-in-one, yaitu Electronic Road Pricing (ERP). ERP sendiri merupakan skema pemungutan biaya tol secara elektronik yang diadopsi pertama kali oleh Singapura. Adapun tujuan utama dari pemberlakuan sistem ERP ini adalah untuk mengurangi volume kendaraan yang terjadi di jalan-jalan tertentu. Untuk di Singapura sendiri, pemasangan ERP ditujukan untuk mengurangi volume kendaraan di Central Business District (CBD) dan Jalan Orchard, serta jalan tol utama.
Baca Juga: Jalan Ini Hubungkan Jepang dan Turki Sepanjang 20.000 Km!
Tidak hanya itu, sebagaimana dilansir KabarPenumpang.com dari lta.gov.sg, tujuan lain dari pengadopsian sistem ERP adalah untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dengan mendorong pengendara kendaraan bermotor untuk mempertimbangkan jalur alternatif lainnya yang tersedia. Selain itu, sistem ERP juga dianggap lebih wajar dalam tarif yang dikenakan kepada para penggunanya. Jadi, bagi siapa saja yang melewati jalan yang mengadopsi sistem ini, akan dikenakan biaya.
Sepintas cara kerjanya sama seperti jalan tol, namun di sini para pengendara tidak mesti berhenti untuk membayarnya, karena ada alat pemindai di setiap gerbang ERP dan On Board Unit (OBU) yang terpasang di dashboard kendaraan Anda. Layaknya sistem pembayaran menggunakan kartu, OBU pun mesti diisi ulang ketika saldonya sudah mulai “menipis”. Nantinya, saldo di OBU akan otomatis terpotong jika melewati gerbang ERP. Jika Anda melewati jalan ini ketika jam non-ERP (biasanya ERP diterapkan ketika peak hours), maka Anda akan membayar lebih murah atau bahkan sama sekali tidak mesti membayar.
Baca Juga: 10 Poin Utama Pada Proyek Kuala Lumpur–Singapore High Speed Rail
Keuntungan lainnya adalah para pengemudi tidak lagi menemukan kesalahan yang ditimbulkan oleh manusia, karena semua sistem ERP sudah dilakukan sepenuhnya oleh sistem, tidak ada campur tangan manusia dalam pengoperasiannya sehari-hari.
Di Singapura sendiri, sistem ERP ini sudah diterapkan sejak September 1998 silam, karena jalan-jalan di Singapura sudah dianggap terlalu ramai dan perlu solusi untuk mengentaskan kemacetan tersebut. Dilansir dari sumber, kemacetan lalu lintas sendiri sangat mahal bagi individu dan masyarakat. Jika dikaji lebih dalam, kemacetan yang ditimbulkan berakibat pada hilangnya jam produktif, semakin meningkatnya polusi lingkungan, bahan bakar terbuang percuma, dan mempengaruhi kondisi kesehatan yang tentu saja merugikan.
Baca Juga: Sejarah MRT Singapura, Dibangun di Atas Keterbatasan Lahan
Sistem rekayasa lalu lintas ini dinilai ampuh diterapkan di negara dengan tingkat kemacetan yang tinggi. Otoritas Singapura menilai pembangunan jalan bukanlah merupakan solusi untuk mengentaskan kemacetan karena tidak bisa mengimbangi “pertumbuhan” kendaraan bermotor di sana. Mungkin dengan alasan serupa, Indonesia khususnya Jakarta bisa merefleksikan apa yang diterapkan oleh Singapura 19 tahun yang lalu. Pihak otoritas Singapura sendiri mengakui untuk mengimplementasikan sistem ERP membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sembilan tahun. Jadi, akankah Indonesia siap mengadopsi kembali sistem ERP yang sempat tertunda tersebut?
